Sistematika KUHP

1. Bab I – Batas-batas berlakunya Aturan Pidana dalam Perundang-undangan
2. Bab II – Pidana
3. Bab III – Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana
4. Bab IV – Percobaan
5. Bab V – Penyertaan Dalam Tindak Pidana
6. Bab VI – Perbarengan Tindak Pidana
7. Bab VII – Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Hal Kejahatan-kejahatan yang Hanya Dituntut atas Pengaduan
8. Bab VIII – Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana
9. Bab IX – Arti Beberapa Istilah yang Dipakai dalam Kitab Undang-undang
10. Aturan Penutup
Buku Kedua – Kejahatan

1. Bab – I Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
2. Bab – II Kejahatan-kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden
3. Bab – III Kejahatan-kejahatan Terhadap Negara Sahabat dan Terhadap Kepala Negara Sahabat Serta Wakilnya
4. Bab – IV Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan
5. Bab – V Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum
6. Bab – VI Perkelahian Tanding
7. Bab – VII Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang
8. Bab – VIII Kejahatan Terhadap Penguasa Umum
9. Bab – IX Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu
10. Bab – X Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas
11. Bab – XI Pemalsuan Meterai dan Merek
12. Bab – XII Pemalsuan Surat
13. Bab – XIII Kejahatan Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan
14. Bab – XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan
15. Bab – XV Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong
16. Bab – XVI Penghinaan
17. Bab – XVII Membuka Rahasia
18. Bab – XVIII Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang
19. Bab – XIX Kejahatan Terhadap Nyawa
20. Bab – XX Penganiayaan
21. Bab – XXI Menyebabkan Mati atau Luka-luka Karena Kealpaan
22. Bab – XXII Pencurian
23. Bab – XXIII Pemerasan dan Pengancaman
24. Bab – XXIV Penggelapan
25. Bab – XXV Perbuatan Curang
26. Bab – XXVI Perbuatan Merugikan Pemiutang atau Orang yang Mempunyai Hak
27. Bab – XXVII Menghancurkan atau Merusakkan Barang
28. Bab – XXVIII Kejahatan Jabatan
29. Bab – XXIX Kejahatan Pelayaran
30. Bab – XXIX A Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
31. Bab – XXX Penadahan Penerbitan dan Percetakan
Buku Ketiga – Pelanggaran

1. Bab I – Tentang Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dan Kesehatan
2. Bab II – Pelanggaran Ketertiban Umum
3. Bab III – Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum
4. Bab IV – Pelanggaran Mengenai Asal-Usul dan Perkawinan
5. Bab V – Pelanggaran Terhadap Orang yang Memerlukan Pertolongan
6. Bab VI – Pelanggaran Kesusilaan
7. Bab VII – Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman dan Pekarangan
8. Bab VIII – Pelanggaran Jabatan
9. Bab IX – Pelanggaran Pelayaran

Undang-undang

Undang-undang adalah salah satu produk yang dibuat oleh presiden bersama-sama dengan DPR, karena Undang-undang adalah produk dari wakil rakyat hal ini berarti  bahwa  rakyat yang turut membuat Undang-undang, dan semestinya Undang-undang yang dibuat tersebut  harus membela kepentingan masyarakat pada umumnya, dibalik kenyataan itu terlepas dari benar atau salah ada anggapan bahwa Undang-undang yang dihasilkan saat ini ada kecendrungan seakan-akan mewakili kepentingan beberapa golongan saja, dan pada saat keadaan seperti ini mulai timbul rasa kurang percaya masyarakat terhadap wakilnya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai bagian dari masyarakat alangkah indahnya kalau wakil yang kita telah  pilih melalui suatu pesta Demokrasi melaksanakan kedaulatan rakyat dengan sepenuh hati, mengenyampingkan kepentingan pribadi atau golongan demi kepentingan masyarakat dan Negara Indonesia pada umumnya,

Penulis

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Halaman

Blog Stats

  • 605 hits
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.